Oleh: Inforkom KL | November 3, 2008

Kebijakan terhadap Pencemaran Lingkungan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN

LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN

KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN

PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 8 Ayat 4

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah dapat ditetapkan lebih ketat daripada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional apabila kondisi daerah tersebut memerlukannya dan bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan hidup di daerah.

 

Pasal 10

Ketentuan tentang baku mutu pencemaran lingkungan hidup nasional untuk berbagai sumber daya alam telah ditetapkan dalam berbagai peraturan, antara lain baku mutu udara.

 

Pasal 11

Kegiatan yang menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan adalah antara lain kegiatan penyiapan lahan untuk usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan dan pariwisata yang dilakukan dengan cara membakar. Oleh karena itu, dalam melakukan usaha tersebut dilarang dilakukan dengan cara pembakaran, kecuali untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

 

Selanjutnya kebiasaan masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan atau kebun dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan. Untuk menghindarkan terjadinya kebakaran di luar lokasi lahannya perlu dilakukan upaya pencegahan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing seperti melalui peningkatan kesadaran masyarakat adat atau tradisional.

 

Pasal 13

Yang dimaksud dengan penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, antara lain usaha di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

 

Pasal 14

Sistem deteksi dini dimaksudkan untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, contohnya menara pemantau.

 Yang dimaksud dengan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala antara lain adalah setiap 6 (enam) bulan sekali.

 

Pasal 15

Laporan hasil pemantauan secara berkala dilengkapi antara lain dengan data pemantauan dan data penginderaan jauh dari satelit.

 

Pasal 16

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang memberikan izin melakukan usaha adalah pejabat dari instansi yang bertanggung jawab di bidang yang dimintakan permohonan izin usahanya. Contohnya pejabat yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

 

Yang dimaksud dengan kebijakan nasional tentang pengelolaan hutan dan atau lahan adalah strategi pengelolaan hutan dan atau lahan serta strategi pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan.

 

Pendapat masyarakat termasuk di antaranya adalah pendapat pemerhati lingkungan dan organisasi lingkungan hidup.

 

Yang dimaksud dengan pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang adalah antara lain rekomendasi dari Kepala Bapedal tentang kelayakan lingkungan hidup yang kewenangan penilaian komisi AMDAL-nya di pusat, sedangkan di daerah adalah pertimbangan dan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dari Gubernur yang kewenangan penilaian komisi AMDAL-nya ada di daerah.

 

Pasal 17

 

Penanggulangan kebakaran lahan tidak berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya, kecuali kebakaran lahan tersebut terjadi sampai di luar areal ladang dan kebunnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dalam rangka menyiapkan ladang dan kebun.

 

Pasal 18 ayat 1

Yang dimaksud dengan segera melakukan penanggulangan adalah tindakan seketika untuk melakukan penanggulangan sejak diketahuinya terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.

 

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Menteri lain yang terkait adalah antara lain Menteri Pertanian dalam hal kegiatan perkebunan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal kegiatan yang berkait dengan pertambangan.

 

Ayat (3)

Penetapan pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan dengan peraturan daerah dimaksudkan agar dapat disesuaikan dengan kondisi alamiah tentang hutan dan atau lahan daerah yang bersangkutan. Misalnya penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi yang mengandung batu bara atau gambut berbeda penanggulangannya dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi lainnya.

 

Pasal 19

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang selama ini telah ada seperti di bidang kehutanan.

 

Pasal 29 ayat 1

Pembentukan instansi yang berwenang tersebut dapat dilakukan bagi propinsi yang rawan terjadi kebakaran hutan dan atau lahan.

 

Pasal 31 ayat 1

Yang dimaksud dengan tindakan penanggulangan kebakaran adalah antara lain mobilisasi sarana dan prasarana, sumber daya manusia untuk mencegah meluasnya kebakaran. Pelaksanaan penanggulangan kebakaran tersebut dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota.

 

Yang dimaksud dengan pemeriksaan kesehatan masyarakat adalah antara lain pemeriksaan gangguan pernafasan dan iritasi mata.

 

Pengukuran dampak dilakukan antara lain dengan menggunakan indeks standar pencemar udara dan jarak pandang. Apabila hasil pemantauan menunjukkan indeks standar pencemaran udara (ISPU) mencapai nilai 300 atau lebih, berarti udara dalam kategori berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.

 

Yang dimaksud dengan pengumuman mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah antara lain mengumumkan kepada masyarakat agar mengurangi aktivitasnya, dan menggunakan masker untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan.

 

Pasal 33 ayat 1

Pembentukan instansi yang berwenang secara khusus tersebut dapat dilakukan di kabupaten/kota yang rawan terjadi kebakaran hutan dan atau lahan.

 

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah antara lain pengecekan lapangan untuk mengetahui tentang kebenaran informasi yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota terhadap penanganan kasus kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

 

Pasal 37

Yang dimaksud dengan pengawasan secara periodik adalah antara lain pengawasan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pengawasan intensif dilakukan dengan frekuensi yang lebih sering daripada pengawasan periodik, terutama terhadap penanggulangan dampak dan pemulihan lingkungan hidup.

 

Pasal 38

Yang dimaksud dengan ketidakpatuhan penanggung jawab usaha adalah antara lain tidak menyiapkan peralatan pemadaman, dan atau standar operasi prosedur penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.

 

Pasal 39 ayat 1

Yang dimaksud pejabat daerah setempat adalah antara lain Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Polisi. Sedangkan informasi yang diperoleh dari media elektronik, media cetak, dan surat, dilaporkan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

 

 

Pasal 42 ayat 1

Peningkatan kesadaran masyarakat, penanggung jawab usaha, dan aparatur dilakukan melalui antara lain :

 

ü  peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang konservasi hutan dan atau lahan;

 

ü  pemberian bimbingan teknis;

 

ü  pendidikan dan pelatihan;

 

pemberian insentif bagi orang yang dianggap berjasa dalam bidang konservasi hutan dan atau lahan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan penanggung jawab usaha dalam pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup.

 

Upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan aparatur dalam pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan dimaksudkan agar, antara lain, dapat ikut serta dalam kegiatan fisik di lapangan, sedangkan keterlibatan tidak langsung dapat berupa bantuan pendanaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan.

 

Yang dimaksud dengan pimpinan instansi teknis dalam pasal ini adalah antara lain Departemen Kehutanan untuk usaha kehutanan dan Departemen Pertanian untuk usaha perkebunan.

 

Ayat (2)

Kearifan tradisional adalah antara lain tradisi Karuhan pada masyarakat Kampung Naga, Jawa Barat, dan tradisi hutan larangan pada masyarakat Siberut, Sumatera.

 

Pasal 43 ayat 2

Yang dimaksud dengan hasil pengukuran dampak adalah antara lain Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), PM10, jarak pandang, dan baku mutu udara ambien.

 

Yang dimaksud dengan dampak terhadap kehidupan masyarakat adalah antara lain dampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.

 

Yang dimaksud dengan langkah-langkah untuk mengurangi dampak adalah antara lain mengurangi aktivitas masyarakat dan menggunakan masker untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

 

Pasal 45 ayat 1

Hak atas informasi tentang terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan merupakan konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Hak atas informasi tersebut akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran masyarakat dalam pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi tersebut dapat berupa data, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat.

 

Ayat (2)

Dalam hal informasi belum tersedia pada Gubernur/Bupati/Walikota, maka masyarakat yang berkepentingan dapat meminta informasi tersebut kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

 

Penyediaan informasi kepada masyarakat mengenai dampak kebakaran hutan dan atau lahan lintas propinsi dan lintas batas negara dilakukan oleh Pemerintah Pusat, misalnya informasi dampak kebakaran hutan dan atau lahan terhadap keselamatan penerbangan diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan. Koordinasi penyediaan informasi dilakukan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

 

Pasal 46

Peran yang dimaksud meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

 

Pasal 47

Yang dimaksud dengan sumber dana lain adalah seperti dana lingkungan atau dana bantuan dari organisasi/asosiasi tertentu.

 

Pasal 49 ayat 1

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu adalah antara lain melakukan penyelamatan dan atau tindakan penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup. Tindakan pemulihan mencakup kegiatan untuk mencegah timbulnya kejadian yang sama di kemudian hari.

 

Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti kerugian yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

 

Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

 

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan pihak ketiga dalam ayat ini merupakan perbuatan persaingan curang atau kesalahan yang dilakukan Pemerintah.

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: